Sehubungan dengan adanya SURAT EDARAN NOMOR IMI-0315.GR.01.01 TAHUN 2023 tentang IMPLEMENTASI LAYANAN IZIN TINGGAL PASCA PENETAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG VISA DAN IZIN TINGGAL, bersama ini diinformasikan sebagai berikut:
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023, maka prosedur pengajuan alih status izin tinggal (baik ITK menjadi ITAS maupun ITAS menjadi ITAP) kini tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Investasi/BKPM, termasuk pengajuan Rekomendasi alih […]
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain RDTR. Pelaksanaan PKKPR yang merupakan perizinan dasar dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam hal sistem elektronik belum tersedia […]
Berkaitan dengan surat No. B/135/M-IND/IND/VI/2022 tertanggal 30 Juni 2022, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Diwajibkan untuk menyampaikan data sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi […]
Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kini sistem Online Single Submission (OSS) menjadi berbasis risiko. Uji coba OSS Berbasis Risiko disediakan tanggal 2-30 Juni 2021 bagi Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan […]
Berdasarkan Pengumuman Nomor 12/Penguman/A.5/2020 tentang Penerbitan Dukungan Pengunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli dan/atau Pimpinan Perusahaan pada Masa Covid-19, tertanggal 13 Oktober 2020, disampaikan bahwa per tanggal 12 Oktober 2020, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 […]
Berdasarkan pengumuman dan ketentuan terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, berkaitan dengan Covid-19, Harap diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Layanan izin tinggal keimigrasian dalam tatanan kenormalan baru dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Bahwa dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu pengecualian perizinan tata niaga impor Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, atas dasar itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia […]
Kepada Yth. klien-klien dari Konsultanizin.id, Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa berkaitan dengan pengumuman dari Menteri Luar Negeri tertanggal 17/03/2020, kami informasikan bahwa berkaitan dengan pengunjung Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 pukul […]
Dalam rangka Tertib Administrasi penerbitan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi, kini diberlakukannya penerbitan Sertifikat dalam bentuk Elektronik, yang berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/SE/M/2019.
